Untuk pembeli tiket ·

Kursi Anda, uang Anda: kalau pembelian tiket bioskop bermasalah

Halaman ini untuk Anda yang membeli tiket bioskop secara daring dan peduli pada satu hal: kursi yang sudah Anda bayar. Isinya: siapa yang bertanggung jawab, apa yang boleh Anda minta, bukti apa yang perlu disimpan, dan ke mana mengadu, dari jalur yang paling murah.

Bukan nasihat hukum. Riset per ; setiap pasal di sini dibaca dari naskah resminya pada tanggal itu. Peraturan bisa berubah. Untuk sengketa yang nilainya besar, tanyakan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum.

Contoh "apa yang dilakukan sistemnya" di halaman ini diambil dari movie-ticket, kode sumber terbuka sebuah platform pemesanan kursi bioskop. Setiap klaim tentang kode menunjuk baris pada commit 39351cc. Bioskop yang memakai platform lain bisa berperilaku berbeda.

1. Siapa bertanggung jawab

Perjanjian Anda adalah dengan bioskop. Bioskoplah yang menjual jasa pertunjukan, menetapkan harga, dan menerima uang Anda. Dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, bioskop adalah "pelaku usaha" yang wajib beritikad baik, memberi informasi yang benar, dan memberi ganti rugi bila jasa tidak sesuai perjanjian (Pasal 7 huruf a, b, dan g). Dalam PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), bioskop yang berjualan lewat aplikasi atau situs disebut "Pedagang", baik sarananya dibuat sendiri maupun milik pihak lain (Pasal 1 angka 10).

Mesin yang menahan kursi dan menerbitkan tiket adalah agen elektronik. Seperti dibahas di bagian 1 artikel utama, UU ITE Pasal 21 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa bila transaksi dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Kerugian karena agen gagal beroperasi akibat tindakan pihak ketiga terhadap sistem tetap ditanggung penyelenggara (ayat 3); kerugian karena kelalaian pengguna jasa ditanggung pengguna (ayat 4). PP 71/2019 Pasal 37 ayat (1) mewajibkan penyelenggara memberi tahu, antara lain, identitasnya, syarat perjanjian, jaminan pelindungan data pribadi, dan nomor telepon pusat pengaduan.

Pihak yang menyediakan sarananya (perusahaan yang menjalankan platform untuk banyak bioskop) dalam PP 80/2019 bisa disebut PPMSE, yaitu "Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan" (Pasal 1 angka 11). Siapa yang harus mendaftar sebagai penyelenggara, platformnya atau tiap bioskop, masih terbuka: dokumen pse-oss-registration.md di movie-ticket mencatatnya sebagai pertanyaan untuk konsultan hukum, dan halaman ini tidak menjawabnya. Bagi Anda, akibatnya sederhana: adukan dulu ke bioskop. Bioskop yang menerima uang Anda tidak bisa melempar tanggung jawab ke vendor perangkat lunaknya; klausul yang menyatakan "pengalihan tanggung jawab pelaku usaha" dilarang (UU 8/1999 Pasal 18 ayat (1) huruf a).

Data pribadi Anda. UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) membedakan Pengendali, yang menentukan tujuan pemrosesan, dan Prosesor, yang memproses atas nama Pengendali (Pasal 1 angka 4 dan 5). Dalam susunan yang lazim, bioskop adalah Pengendali dan operator platform adalah Prosesornya. Pemrosesan oleh Prosesor tetap menjadi tanggung jawab Pengendali (Pasal 51 ayat 3), kecuali Prosesor bertindak di luar perintah Pengendali (Pasal 51 ayat 6). Pembagian sebenarnya ditentukan oleh perjanjian di antara mereka, yang tidak bisa Anda lihat; tanyakan kepada bioskop.

Pembayaran Anda melewati penyedia jasa pembayaran (bank, dompet elektronik, atau payment gateway) yang diatur dan diawasi Bank Indonesia. Keluhan tentang tagihan (terdebit dua kali, terdebit tetapi tidak sampai) bisa diajukan kepadanya; keluhan tentang film atau kursinya tetap urusan bioskop.

2. Masalah yang sering terjadi

Data pengaduan. YLKI menerima 1.977 pengaduan konsumen sepanjang 2025, dan sepuluh sektor terbanyaknya tidak memuat kategori tiket, hiburan, atau bioskop; belanja daring ada di urutan kedua dengan 133 pengaduan (rilis YLKI, 15 Januari 2026). Angka khusus pengaduan tiket bioskop tidak ditemukan, baik dari YLKI maupun BPKN. Yang ada adalah angka konser: menurut pemberitaan, BPKN mencatat kerugian konsumen konser Rp30 miliar pada 2024 dan Rp407 juta pada 2025. Polanya mirip dengan tabel di bawah: pengembalian dana yang berbelit dan informasi yang tidak jelas.

Pasal di kolom kedua adalah dasar yang paling dekat, bukan jaminan hasil. "UUPK" adalah UU 8/1999. Kolom terakhir menyebut apa yang dilakukan movie-ticket. Sel berlatar kuning berarti kodenya tidak menangani masalah itu.

Masalah pembelian tiket bioskop daring, hak Anda, bukti, dan perilaku movie-ticket
Yang terjadiYang bisa Anda minta, dan dasarnyaBuktiYang dilakukan movie-ticket
Uang
Sudah membayar, tiket tidak terbit: pembayaran masuk setelah masa tahan kursi habis Tiket, atau uang kembali. UUPK Pasal 4 huruf h, Pasal 19 ayat (1)–(3); PP 80/2019 Pasal 71. Nomor pesanan, referensi pembayaran, mutasi rekening dengan jamnya. Kursi ditahan 10 menit (BookingService.kt:122), dan QR kedaluwarsa satu menit lebih dulu (PaymentService.kt:84). Kalau bank tetap membayar QR yang sudah kedaluwarsa, pembayaran itu dicatat lunas terlambat dan seluruh jumlahnya dicatat sebagai uang yang wajib dikembalikan, lalu muncul di daftar staf (PaymentService.kt:442–469). Kursinya sengaja tidak diterbitkan: masa tahannya sudah habis, dan kursi itu mungkin sudah milik orang lain. Halaman pesanan Anda menampilkan "Dana wajib dikembalikan" dengan jumlahnya (reservationFragment.html:107–109). Uangnya dikembalikan staf, bukan otomatis. Bila belum diterima, adukan ke bioskop dengan bukti mutasi.
Sudah membayar, tiket tidak terbit: notifikasi pembayaran tidak sampai Sama dengan baris di atas. Sama, ditambah tangkapan layar halaman pesanan. Setiap 5 menit sistem menanyakan sendiri ke Midtrans pembayaran yang notifikasinya hilang (PaymentReconciliationService.kt:16, application.properties:228).
Tertagih dua kali Kelebihannya dikembalikan. UUPK Pasal 19 ayat (2) dan (3); keluhan tagihan juga ke penyedia pembayaran (PBI 3/2023 Pasal 38). Dua referensi pembayaran untuk satu nomor pesanan. Bila pesanan sudah lunas lalu ada QR lain yang ikut terbayar, jumlahnya dicatat sebagai uang yang harus dikembalikan (PaymentService.kt:499–509) dan, karena pembayarannya QRIS, dikirim kembali otomatis ke aplikasi pembayaran lewat BI-SNAP (RefundService.kt:75–86). Bila Midtrans menolak, utangnya tetap muncul di daftar staf, yang mengembalikannya dari dasbor Midtrans atau di loket. Pengembalian otomatis baru dicoba di sandbox dengan GoPay.
Pertunjukan dibatalkan atau dipindah, uang tidak kembali atau terlambat UUPK Pasal 19 ayat (2): "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ayat (3): "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi." Bunyi Pasal 18 tentang klausul "tidak dapat dikembalikan": bagian 5. Apa arti pasal-pasal ini untuk tiket Anda: tanyakan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum (catatan di awal). Tiket, pengumuman pembatalan, tanggal Anda meminta uang kembali. Tombol staf "Cancel showing" membatalkan setiap kursi pada pertunjukan itu dan mencatat uang yang wajib dikembalikan untuk setiap kursi yang sudah dibayar, dalam satu transaksi (BookingService.kt:680–729, dipanggil dari CatalogService.kt:824). QR yang masih terbuka ditarik dan dibatalkan di Midtrans; bila tetap sempat dibayar, jumlahnya juga dicatat sebagai uang yang wajib dikembalikan (PaymentService.kt:351–359). Setelah transaksi selesai, uang itu dikirim kembali otomatis ke aplikasi pembayaran pembeli lewat BI-SNAP untuk setiap utang pada pembayaran QRIS (RefundService.kt:75–86); kiriman yang tidak dijawab Midtrans diulang oleh penyapu 5 menit dengan nomor yang sama, paling banyak 12 kali (RefundService.kt:89–100). Halaman pesanan menampilkan "Jadwal tayang dibatalkan" di tempat kartu pembayaran, lalu jumlah yang sudah dikembalikan dan tanggalnya (reservationFragment.html:92). Pembeli juga menerima email (Indonesia lalu Inggris) ketika pertunjukan dibatalkan dan ketika uang dikirim atau ditolak (BuyerMail.kt:97–140), dan notifikasi push bila pembeli menyalakan "Notify me about this order" di halaman pesanan (OrderPush.kt:88–105, reservationFragment.html:172–184). Email hanya terkirim bila SMTP sudah diisi di server; tanpa itu hanya halaman pesanan dan push yang memberi kabar. Staf mengambil alih bila Midtrans menolak pengembalian (misalnya saldo sudah dicairkan ke bioskop, melewati batas waktu aplikasi pembayaran, atau pembayaran lewat ShopeePay, yang hanya bisa dikembalikan penuh): masalahnya muncul di daftar "payments needing attention" dengan kalimat yang bisa langsung ditindaklanjuti (RefundService.kt:188–213). Pembayaran tunai tidak pernah dikirim ke Midtrans: stafnya mengembalikan uang tunai di loket (RefundService.kt:21). Memindah pemesanan ke jadwal lain tidak ditawarkan; kode ini memilih pengembalian uang, yang termasuk pilihan UUPK Pasal 19 ayat (2). Yang belum terbukti: pengembalian baru dicoba di sandbox Midtrans dengan GoPay saja. Aplikasi pembayaran lain, batas waktu pengembalian tiap penyedia, dan batasan ShopeePay (hanya penuh, hanya pukul 06.00–23.55 WIB) baru bisa diuji di produksi.
Harga di layar berbeda dengan yang ditagih (tarif hari libur, biaya tambahan) Membayar harga yang ditampilkan; informasi harga yang benar dan jujur. UUPK Pasal 4 huruf b dan c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf f. Tangkapan layar peta kursi dengan harganya, dan bukti tagihan. Harga di peta kursi dan harga saat kursi ditahan dihitung oleh fungsi yang sama (CatalogService.kt:713, BookingService.kt:429), lalu disimpan sekali dan tidak dihitung ulang (:922). Tagihan QRIS adalah jumlah harga kursi yang masih aktif (PaymentService.kt:760). Biaya layanan tidak ditemukan dalam kodenya.
Chargeback setelah menonton (kerugian bioskop) Ini sisi sebaliknya: konsumen juga wajib beritikad baik dan membayar sesuai nilai yang disepakati (UUPK Pasal 5 huruf b dan c), dan pelaku usaha berhak dilindungi dari konsumen yang beritikad tidak baik (Pasal 6 huruf b). Bioskop: catatan masuk pintu. Tidak ada penanganan chargeback kartu dalam kodenya; belum ada jalur pembayaran kartu yang aktif. Pembayaran yang ditahan Midtrans untuk ditinjau (fraud challenge) tidak dianggap lunas (PaymentService.kt:325). Status "refunded" (04) dari Midtrans kini mengurangi uang yang wajib dikembalikan sebesar jumlah yang dikembalikan. Bila tidak ada utang, atau jumlahnya melebihi utang, pembayaran itu ditandai untuk staf, dan tidak ada kursi yang dipindah (PaymentService.kt:409–440, paymentsNeedingAttention.html:68).
Kursi
Satu kursi terjual dua kali Kursi yang dijanjikan, kursi setara, atau uang kembali. UUPK Pasal 4 huruf b dan h, Pasal 19. Tiket kedua orang dengan nomor kursi yang sama. Dicegah oleh basis data: dua klaim yang masih aktif atas satu kursi pada waktu yang bertumpuk ditolak saat ditulis (V1__init_schema.sql:485–487).
Kursi rusak atau dipindah Kursi setara atau uang kembali. UUPK Pasal 4 huruf a dan h, Pasal 7 huruf d. Foto kursi, tiket. Perubahan denah ditolak bila menghapus kursi yang sudah ditahan atau dibeli (CatalogService.kt:552); kursi dipensiunkan, tidak dihapus (V1:175). Kursi yang rusak pada hari itu urusan staf di tempat.
Satu orang memborong satu blok kursi Tidak ada pasal yang memberi pembeli lain hak atas kursi tertentu. UUPK Pasal 4 huruf g (tidak diskriminatif) paling dekat. Tangkapan layar peta kursi. Batas bawaan 8 kursi per penahanan dan 10 kursi per hari per pelanggan (PurchaseCap.kt:35–39); bioskop bisa mengubahnya.
Pertunjukan
Mulai terlambat, versi salah (2D/3D, subtitel), kualitas tayang buruk Jasa sesuai yang dijanjikan; bila tidak, kompensasi atau penggantian. UUPK Pasal 4 huruf b, c, h; Pasal 8 ayat (1) huruf d dan f. Tangkapan layar jadwal dan keterangan versi, foto atau video layar, jam. Di luar jangkauan perangkat lunak pemesanan.
Pintu masuk
Ditolak masuk karena batas usia setelah membayar Bila klasifikasi usia tidak ditampilkan sebelum membayar: uang kembali (UUPK Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b). Bila sudah ditampilkan dan Anda menyatakan cukup umur, kesalahannya bisa dianggap ada pada konsumen (Pasal 19 ayat 5). Tangkapan layar klasifikasi dan pernyataan usia. Film berbatas usia meminta pernyataan usia sebelum kursi ditahan, dan pernyataan itu disimpan (BookingService.kt:407, :938). Di loket pernyataan itu dilewati dan staf diminta memeriksa identitas (:260–266). Pemeriksa pintu tidak memeriksa usia. Pembatalan yang sudah dibayar hanya oleh staf.
"Tiket sudah dipakai" karena barcode disalin orang lain Tergantung siapa yang lalai: UU ITE Pasal 21 ayat (4) menaruh kerugian karena kelalaian pengguna pada pengguna. Bila salinan bocor dari sistem, Pasal 21 ayat (3). Kapan dan kepada siapa tiket pernah Anda tunjukkan atau kirim. Satu tiket hanya bisa masuk sekali (ReservationRepository.kt:279–301); pindaian kedua ditampilkan ke petugas sebagai "sudah dipakai" (AdmissionService.kt:84–90). Jadi yang datang lebih dulu yang masuk.
Kursi untuk penyandang disabilitas tidak dihormati Dilayani dengan benar dan tidak diskriminatif. UUPK Pasal 4 huruf g, Pasal 7 huruf c. Tiket, foto, nama petugas yang menolak. Kursi bisa ditandai sebagai tempat kursi roda lewat kolom accessible atau kursi roda pada berkas CSV denah (SeatMapCsv.kt:84). Peta kursi menampilkan ♿ di sudut kursi itu, dengan keterangan "Tempat kursi roda" (seatmapFragment.html:69, :221). Itu hanya tanda, bukan aturan: siapa pun bisa memesan kursi itu, jadi kode tidak menjamin kursinya tetap kosong untuk pengguna kursi roda.
Data dan akun
Data bocor, atau dipakai untuk promosi tanpa izin Pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam bila terjadi kegagalan pelindungan data (UU PDP Pasal 46 ayat 1). Hak menarik persetujuan, menghapus data, dan ganti rugi (Pasal 8, 9, 12). Pemberitahuan yang Anda terima, pesan promosi dengan tanggalnya. Yang disimpan tentang pembeli antara lain alamat email dan tanggal lahir (V1:251–266). Fitur promosi tidak ditemukan dalam kodenya. Pemberitahuan kebocoran adalah tugas bioskop dan operator, bukan fitur aplikasi.
Pemesanan dari akun yang dibajak Pembatalan dan uang kembali bila Anda tidak lalai (UU ITE Pasal 21 ayat 3 dan 4). Bukti akun Anda diambil alih (email keamanan dari penyedia akun), daftar pesanan. Masuk lewat akun Google (application.properties:327). Kode tidak bisa membedakan pemilik akun dari pembajaknya; pesanan yang sudah dibayar hanya bisa dibatalkan staf (Msg.kt:1536).
Asisten pemesanan mengusulkan kursi yang salah Kursi yang benar-benar Anda pilih. UU ITE Pasal 22 dan PP 71/2019 Pasal 37 ayat (3) mewajibkan fitur koreksi dan konfirmasi sebelum transaksi. Tangkapan layar percakapan dan peta kursi. Asisten hanya bisa mengusulkan; tidak ada alat untuk menahan, membatalkan, atau membayar, dan pelanggan sendiri yang menekan tombol tahan (BookingAssistant.kt:55–59, AssistantTools.kt:176). Periksa kursinya di peta sebelum menahan.
Gangguan
Situs atau aplikasi mati saat film besar baru tayang Bukan kebocoran data, dan bila tidak ada uang yang terambil, biasanya tidak ada kerugian yang bisa dituntut. Bila uang terambil: baris pertama tabel ini. Mutasi rekening bila terdebit. Pembayaran yang terlanjur masuk ditangani seperti baris pertama dan kedua.

3. Bukti yang perlu disimpan

Simpan sebelum Anda mengadu, karena layar bisa berubah dan pesanan lama bisa hilang dari aplikasi. PP 80/2019 Pasal 28 mewajibkan penyelenggara menyediakan dan menyimpan bukti transaksi yang sah, tetapi salinan Anda sendiri lebih cepat ditunjukkan.

4. Ke mana mengadu, dari yang paling murah

a. Layanan pengaduan bioskop atau operatornya

Setiap pelaku usaha PMSE wajib menyediakan layanan pengaduan yang paling sedikit memuat alamat dan nomor kontak, prosedur, mekanisme tindak lanjut, petugas yang kompeten, dan jangka waktu penyelesaian (PP 80/2019 Pasal 27). Anda berhak didengar keluhannya (UUPK Pasal 4 huruf d). Ajukan secara tertulis, sebut nomor pesanan, apa yang Anda minta, dan sampai kapan.

Di movie-ticket, nomor telepon pengaduan wajib diisi saat sebuah bioskop didaftarkan (TenantProvisioningService.kt:251–255), dan ditampilkan di bagian bawah setiap halaman, jadi sudah terlihat sebelum Anda membayar (base.html:155, ComplaintContact.kt), juga di peta kursi aplikasinya. Bila tidak menemukannya, tanyakan di loket. Halaman ini sengaja tidak memuat kontak bioskop mana pun.

b. Penyedia jasa pembayaran, lalu Bank Indonesia

Untuk masalah tagihan. Penyelenggara yang diawasi Bank Indonesia wajib menangani pengaduan (PBI 3/2023 Pasal 38 dan 39). Pengaduan lisan diselesaikan paling lambat 5 hari kerja; pengaduan tertulis paling lambat 20 hari kerja setelah dokumennya lengkap, dan bisa diperpanjang 20 hari kerja lagi (PADG 20/2023 Pasal 30).

Bila tidak sepakat dengan hasilnya, Anda bisa mengadu ke Bank Indonesia, membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa, atau ke pengadilan (PBI 3/2023 Pasal 52). Syarat mengadu ke Bank Indonesia: sudah mengadu ke penyelenggara tanpa kesepakatan, masalahnya belum diproses forum lain, dan potensi kerugiannya paling banyak Rp500 juta untuk sistem pembayaran (PBI 3/2023 Pasal 53 ayat 3; PADG 20/2023 Pasal 39). Ajukan paling lambat 60 hari kerja sejak hasil tertulis penyelenggara Anda terima (PADG 20/2023 Pasal 40), melalui BI Bicara 131, bicara@bi.go.id, atau kantor perwakilan Bank Indonesia (Pasal 41). Bank Indonesia memberi edukasi, konsultasi, dan fasilitasi; ia tidak memutus sengketa (PBI 3/2023 Pasal 53 ayat 5).

c. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

PP 80/2019 Pasal 72 ayat (3) menegaskan hal yang sama untuk transaksi daring: konsumen dapat menggugat pelaku usaha dalam negeri melalui BPSK atau pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Ayat (2) membuka penyelesaian secara elektronik (online dispute resolution) sesuai peraturan perundang-undangan.

d. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

BPKN menerima pengaduan dari masyarakat (UUPK Pasal 34 ayat 1 huruf f) dan memberi saran serta rekomendasi kepada pemerintah (huruf a). BPKN tidak memutus sengketa Anda dengan pelaku usaha; pakailah bila masalahnya menimpa banyak pembeli, sehingga perlu perhatian pemerintah. Situs resminya bpkn.go.id.

e. Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri

f. Arbitrase

Arbitrase menurut UU 30/1999 didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis (Pasal 1 angka 1 dan 3) yang dimuat dalam dokumen yang ditandatangani para pihak (Pasal 4 ayat 2). Bila perjanjian itu ada, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketanya (Pasal 3 dan 11).

Bisakah klausul baku memaksa konsumen ke arbitrase? Pasal yang secara tegas melarang klausul arbitrase dalam perjanjian baku konsumen tidak ditemukan. Tetapi UUPK Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan ditempuh "berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dan PP 80/2019 Pasal 72 ayat (3) tetap membuka BPSK dan pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Putusan pengadilan tentang klausul semacam itu dalam pembelian tiket tidak ditemukan dalam riset ini. Bila syarat dan ketentuan tiket Anda memuat klausul arbitrase, tanyakan kepada advokat sebelum menandatangani apa pun.

Sebagai pembanding saja: di Amerika Serikat, Amazon menghapus kewajiban arbitrase dari Conditions of Use-nya mulai 3 Mei 2021, setelah menghadapi lebih dari 75.000 tuntutan arbitrase (ABA Journal, 2021). Halaman Conditions of Use Amazon yang kini berlaku ("Last updated: August 14, 2026") kembali mewajibkan arbitrase yang mengikat, dikelola JAMS, dengan pengecualian gugatan kecil (small claims) dan tanpa gugatan kelompok (class action waiver).

g. Pengadilan biasa

Konsumen yang dirugikan dapat menggugat melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat 1; Pasal 48), di tempat kedudukan konsumen (Pasal 23). Satu hal perlu diingat: bila Anda sudah memilih jalur di luar pengadilan (misalnya BPSK), gugatan ke pengadilan hanya dapat ditempuh setelah upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau kedua pihak (Pasal 45 ayat 4).

5. Hak yang tidak bisa dihapus syarat dan ketentuan

Klausul baku yang memenuhi larangan UUPK Pasal 18 ayat (1) atau (2) batal demi hukum (ayat 3), dan pelaku usaha wajib menyesuaikannya (ayat 4). Pelanggaran Pasal 18 diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar (Pasal 62 ayat 1).

"Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan." UUPK Pasal 18 ayat (1) huruf c: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku apabila "menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen". Pasal 18 ayat (3): "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum." Pasal 19 ayat (2): "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ayat (3): "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi." Halaman ini tidak menafsirkan bagaimana pasal-pasal itu berlaku pada syarat tiket Anda; untuk itu, tanyakan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum (catatan di awal).

Klausul lain yang dilarang Pasal 18 ayat (1) dan relevan untuk tiket:

Ayat (2) juga melarang klausul baku yang letaknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca jelas, atau sulit dimengerti.

Hak lain yang berlaku apa pun bunyi syarat dan ketentuannya:

6. Sumber

Semua naskah peraturan dibaca pada 4 November 2026.

  1. UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen: peraturan.bpk.go.id; teks lengkap dibaca dari jdih.kemenkeu.go.id. Pasal 4–8, 18, 19, 23, 34, 45, 48, 49, 54–58, 60, 62.
  2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: jdih.kemenkeu.go.id. Pasal 21 dan 22, sebagaimana dikutip di artikel utama.
  3. PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: peraturan.bpk.go.id. Pasal 37.
  4. PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: peraturan.bpk.go.id; teks dibaca dari peraturan.go.id. Pasal 1, 27, 28, 69, 71, 72.
  5. UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: peraturan.bpk.go.id. Pasal 1, 5–12, 46, 51, 64.
  6. Peraturan Bank Indonesia 3/2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia: peraturan.bpk.go.id. Pasal 38, 39, 52, 53.
  7. PADG 20/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia: bi.go.id. Pasal 30, 39, 40, 41.
  8. Kepmenperindag 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK: jdih.kemendag.go.id. Pasal 4–7, 15.
  9. Permendag 72/2020 tentang BPSK: jdih.kemendag.go.id. Pasal 39.
  10. PERMA 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana: peraturan.bpk.go.id; PERMA 4/2019 tentang perubahannya: peraturan.bpk.go.id.
  11. UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: peraturan.bpk.go.id. Pasal 1, 3, 4, 11, 27.
  12. YLKI, "Bedah Pengaduan Konsumen 2025", 15 Januari 2026: ylki.or.id.
  13. Angka kerugian konser menurut BPKN, sebagaimana diberitakan: finance.detik.com, Desember 2025.
  14. Amazon dan arbitrase: ABA Journal (2021, mengutip The Wall Street Journal); Value Added Resource (2026); Amazon Conditions of Use, "Last updated: August 14, 2026", dibaca 4 November 2026.
  15. movie-ticket, kode sumber pada commit 39351cc; pertanyaan penyelenggara yang masih terbuka: docs/pse-oss-registration.md.